Baca Sistem dan Prosedur Pabean

Pelayanan dan Pengawasan Permohonan Pembatalan PEB

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

    1. Pasal 10 Ayat (4) s.d. (6)

    2. Pasal 28

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

     a. Pasal 11A Ayat (5) s.d. (7)

     b. Pasal 53 Ayat (3)

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor:

    1. Pasal 14 Ayat (1) s.d. (3)

    2. Pasal 16 Ayat (1) s.d. (3)

    3. Pasal 18 Ayat (1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019;

d. Pasal 14 Ayat (1) s.d. (4)

        3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di  Bidang Ekspor:

a. Pasal 36 Ayat (1) s.d. (4)

b. Pasal 37 Ayat (1) s.d. (3)

c. Lampiran VII Tata Kerja Pembatalan PEB

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 7/BC/2019:

a. Pasal 36 Ayat (1) s.d. (4)

b. Pasal 41 Ayat (1) s.d. (7)

Deskripsi:

  1. Instruksi Kerja ini merupakan Instruksi Kerja yang menggambarkan proses pembatalan PEB yang dimulai sejak Eksportir/PPJK menyampaikan pemberitahuan pembatalan sampai dengan diterbitkannya persetujuan pembatalan PEB.

  2. Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

  3. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

  4. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor.

  5. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  6. Pembatalan ekspor adalah Tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir/PPJK atas PEB yang telah disampaikan sejak Eksportir/PPJK memberikan pemberitahuan pembatalan PEB sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Pembatalan PEB oleh Kantor Pabean.

  7. Unit pelaksana Instruksi Kerja ini adalah Pejabat dan Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon

 

Persyaratan:

  1. Barang ekspor benar-benar tidak dikirim ke luar daerah pabean;

  2. Adanya pemberitahuan pembatalan PEB dari Eksportir/PPJK, dengan melampiri:

  3. Hasil cetak PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan hasil cetak NPE, dalam hal PEB disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan;

  4. Salinan PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir.

  5. Surat pernyataan di atas materai dari pengusaha TPS yang menyatakan bahwa barang yang akan diekspor masih ditimbun di TPS, dalam hal barang yang akan diekspor ditimbun di TPS.

Biaya:

Tidak ada.

Flowchart :

Slide:

https://bit.ly/3hJnc1C

 

Sistem dan Prosedur Pabean Terbaru

Eselon I Kementerian Keuangan