Baca Sistem dan Prosedur Pabean

Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.

DESKRIPSI

  1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemberian izin impor sementara yang dimulai dari importir mengajukan permohonan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberian/penolakan izin impor sementara.
  2. Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
  4. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo impor sementara.
  5. Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
  6. Barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk adalah :
    1. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat;
    2. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
    3. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
    4. barang untuk keperluan tenaga ahli;
    5. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
    6. barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan di bidang olahraga;
    7. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang;
    8. barang keperluan contoh atau model;
    9. kendaraan   atau   sarana   pengangkut   yang   digunakan   sendiri   oleh wisatawan manca negara;
    10. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular;
    11. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
    12. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
    13. peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan;
    14. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;
    15. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
    16. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri; dan/atau
    17. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri.
  7. Barang impor yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.
  8. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana importir wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan.
  9. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana importir wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
  10. Unit pelaksana SOP pelayanan izin impor sementara adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.

PERSYARATAN

  1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
  2. Surat permohonan fasilitas impor sementara yang ditandatangani oleh pemohon yang namanya tercantum dalam API/ APIT atau kuasanya, yang mencantumkan:
    1. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara.
    2. Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara.
    3. Lokasi dan tujuan penggunaan barang impor sementara, dan
    4. Jangka waktu impor sementara.
  3. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor.
  4. Barang yang akan diimpor memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. tidak akan habis dipakai;
    2. identitas barang tersebut jelas;
    3. dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; dan
    4. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
  5. Terhadap barang impor sementara importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor.

BIAYA

Tidak Ada.

FLOWCHART

Slide

http://bit.ly/2q4QWAW

Sistem dan Prosedur Pabean Terbaru

Eselon I Kementerian Keuangan