Baca Sistem dan Prosedur Pabean

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Sistem PDE

Deskripsi

  1. SOP ini menjelaskan proses penyampaian pemberitahuan pabean dalam rangka impor (BC 2.0) yang dimulai sejak penerimaan data PIB dari Importir oleh Sistem Komputer Pelayanan sampai dengan terbit SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).
  2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
  4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Impor.
  5. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir.
  6. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
  7. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
  8. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.
  9. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.
  10. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pabean sebagai pengesahan PIB.
  11. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
  12. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor.
  13. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.         
  14. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Dan Dukungan Teknis.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224//PMK.04/2015  tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER- 20/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2016.

Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Impor Barang Kiriman Melalui Penyelenggara Pos, SOP Penyegelan, SOP Penindakan, SOP Inward Manifes melalui Laut dan Udara,SOP Inward Manifes melalui Darat, SOP Outward Manifes melalui Laut dan Udara, SOP Outward Manifes melalui Darat.

Pihak-pihak yang Terlibat

  1. Pengguna Jasa di bidang Kepabeanan
  2. Pejabat Penerima Dokumen
  3. Kepala Seksi PKCDT
  4. Seksi P2

Persyaratan dan Perlengkapan

  1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB (modul PIB), dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.
  2. Importir/PPJK melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, dan PDRI melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
  3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.

 Keluaran

Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP),Nota Pemberitahuan Barang Lartas (NPBL), Nota Permintaan Dokumen (NPD),Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Jangka Waktu Penyelesaian

SOP ini dilaksanakan paling lama 60 (Enam Puluh) menit sejak data diterima lengkap sampai dengan persetujuan pengeluaran barang Impor. Dalam hal hasil penelitian lartas menunjukkan tidak diperlukan dokumen pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan dan tidak termasuk waktu tunggu konfirmasi pembayaran bank.

Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura dalam memberikan pelayanan Barang Impor untuk Dipakai yang terkena Jalur Hijau. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses tersebut menjadi terhambat.

Matriks RASCI

Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau

Importir

Bank Persepsi

P2

Kasi PKCDT

Pengisian dan Pengiriman PIB

R

I

I

I

Pembayaran BM + PDRI

R

I

I

I

Penerbitan Credit Advice

I

R

I

I

Penelitian LARTAS

I

I

R

S

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

I

I

S

R

Penerbitan SPPB

I

I / S

I

I

Prosedur Kerja

  1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap  dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.  Selanjutnya Importir/PPJK mengirimkan data PIB secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Windows).
  2. Importir/PPJK melakukan pembayaran Bea Masuk(BM), Cukai, PDRI melalui Bank Devisa Presepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan system PDE Kepabeanan.Selanjutnya Bank Devisa/Pos Persepsi mengirimkan credit advice secara elektronik ke SKP.
  3. Bank devisa/persepsi mengirimkan credit advice ke SKP KPPBC Jayapura
  4. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan Larangan/Pembatasan :
  • Data PIB ditolak;dalam hal termasuk barang lartas namun persyaratan belum terpenuhi
  • Data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut dalam hal:

a) Tidak terkena lartas atau persyaratan lartas terpenuhi;

b) Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan

  1. SKP melakukan :
  • Pengecekan pemblokiran, dalam hal diblokir maka respon reject. Dalam hal importir/PPJK tidak terblokir, maka SKP melakukan validasi data.
  • Validasi data PIB, meliputi :

(a) Kelengkapan pengisian data PIB

(b) Pembayaran BM,Cukai, dan PDRI

(c) Nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang

(d) Kesesuaian PIB dengan BC 1.1

(e) Kode dan nilai tukar valuta asing dalam ada dalam data NDPBM

(f) Pos tarif tercantum dalam BTBMI

(g) Importir/PPJK memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir/PPJK yang dikecualikan dari NIK

(h) PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK)

(i) Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK

- Apabila dari hasil validasi ternyata tidak sesuai, maka diterbitkan respon penolakan

- Apabila dari hasil validasi ternyata sesuai, maka dilanjutkan ke penelitian larangan pembatasan.

  • Penelitian Larangan/Pembatasan:

a) Apabila termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan proses dilanjutkan dengan SOP Larangan/Pembatasan

b) Apabila bukan termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan diteruskan dengan proses penomoran dan penetapan jalur hijau.

  •  SKP menerbitkan respon nomor dan tanggal pendaftaran, kemudian melakukan penetapan jalur hijau untuk selanjutnya diterbitkan SPPB.
  •  Kasi PKCDT melakukan penelitian dokumen PIB jalur hijau:

- Dalam hal penelitian tarif dan / atau nilai pabean sesuai pemberitahuan maka proses penelitian selesai.

- Dalam hal penelitian tarif dan / atau nilai pabean tidak sesuai maka Kasi PKCDT menerbitkan SPTNP.

Biaya Layanan

  • TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Flowchart

Slide

http://bit.ly/37TiL05

Sistem dan Prosedur Pabean Terbaru

Eselon I Kementerian Keuangan