Baca Sistem dan Prosedur Pabean

Pemeriksaaan Dokumen Jalur Merah

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006.
  2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
  3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
  4. Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
  5. Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

DESKRIPSI

  1. SOP ini menjelaskan tentang proses Pemeriksaan dokumen jalur merah, dimulai sejak pejabat pemeriksa barang mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen sampai dengan penerbitan SPPB (dalam hal barang impor bukan merupakan barang lartas) atau telah memenuhi ketentuan lartas.
  2. SKP adalah Sistem Komputer Pelayanan yang digunakan oleh kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
  3. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
  4. SPTNP adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean.
  5. SPPJ adalah Surat penetapan Penyesuaian Jaminan.
  6. SPBL adalah Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
  7. SPPB adalah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
  8. NPD adalah Nota Permintaan Data dan Dokumen.
  9. LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan.
  10. BAP Fisik adalah Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
  11. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
  12. MITA adalah Mita Utama Kepabeanan, Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.
  13. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
  14. Unit pelaksana SOP ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.

PERSYARATAN :

  1. PIB yang telah diberi nomor dan tanggal
  2. Dokumen pelengkap pabean
  3. LHP dan BAP Fisik
  4. Contoh Barang

BIAYA :

Tidak ada.

FLOWCHART :

SLIDE :

https://bit.ly/3hJnc1C

Sistem dan Prosedur Pabean Terbaru

Eselon I Kementerian Keuangan